BANYUWANGI Suara Kota – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I (Persero) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengakselerasi agenda hilirisasi sektor perkebunan nasional melalui kolaborasi strategis pengembangan komoditas kelapa, kopi, dan kakao yang terintegrasi dengan penguatan kesejahteraan sosial pekerja serta masyarakat.
Langkah strategis tersebut diwujudkan secara nyata melalui peninjauan lapangan oleh Direktur Utama PTPN I (Persero) Teddy Yunirman Danas bersama Tim Satuan Tugas Perencanaan dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa Bappenas di wilayah PTPN I (Persero) Regional 5, Kebun Kalisat Jampit, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (27/6).
Agenda lapangan ini merupakan implementasi konkret dari Nota Kesepahaman (MoU) kedua belah pihak untuk mempercepat peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan di tingkat hilir guna menopang kemandirian ekonomi nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas Sukmo Harsono yang diwakili Asisten Khusus Menteri sekaligus perwakilan kesekretariatan Satgas, Dwija Pratama, bersama jajaran mitra pembangunan melakukan serangkaian agenda strategis dan sosial. Di antaranya panen kopi bersama, penyaluran program kepedulian sosial, serta penyerahan hak jaminan sosial ketenagakerjaan.
Wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar operasional diimplementasikan perusahaan melalui pemberian paket santunan kepada 11 orang fakir miskin dan 5 anak yatim yang tinggal di kawasan sekitar kebun.
Selain itu, manajemen PTPN I (Persero) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Beasiswa dengan total nilai Rp150,8 juta kepada ahli waris dari karyawan atas nama Maryantono dari PTPN I Kebun Kalisat Jampit. Bantuan tersebut meliputi santunan JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), serta bantuan beasiswa pendidikan anak.
Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas menegaskan bahwa pembangunan sektor perkebunan tidak boleh hanya bertumpu pada aspek ekonomi semata, melainkan harus berjalan selaras dengan dimensi sosial dan kemanusiaan.
“Hilirisasi perkebunan harus berjalan beriringan dengan penguatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan bagi pekerja. Melalui kegiatan ini, PTPN I menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar kebun, sejalan dengan semangat One PTPN One Culture yang menjunjung tinggi nilai kepedulian, gotong royong, dan keberlanjutan,” ujar Teddy.
Teddy menambahkan, penyaluran santunan kepada warga sekitar operasional kebun merupakan upaya perusahaan menjaga hubungan harmonis dengan warga. Sementara, sinergi bersama BPJS Ketenagakerjaan menjadi bukti konkret bahwa perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja perkebunan menjadi prioritas utama manajemen untuk memberikan rasa aman selama bertugas.
Momentum panen kopi di Kebun Kalisat Jampit juga menjadi simbol keberhasilan pengelolaan komoditas unggulan PTPN I (Persero) Regional 5. Kawasan ini telah lama dikenal sebagai sentra penghasil kopi berkualitas tinggi yang memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam program hilirisasi guna meningkatkan daya saing produk nasional.
Sementara itu, perwakilan Tim Satgas Hilirisasi Kelapa Bappenas Dwija Pratama menyampaikan apresiasinya atas komitmen PTPN I dalam mengawal agenda hilirisasi pemerintah yang inklusif. Menurutnya, langkah PTPN I (Persero) yang menyeimbangkan antara pertumbuhan bisnis korporasi dan aspek perlindungan sosial kesejahteraan pekerja patut dijadikan proyek percontohan nasional.
“Bappenas sangat mengapresiasi implementasi nyata PTPN I (Persero) di lapangan. Hilirisasi komoditas perkebunan tidak akan mencapai tujuan optimal tanpa penguatan fondasi sosial kemasyarakatan di sekitarnya. Sinergi yang menggandeng jaminan ketenagakerjaan serta kepedulian sosial ini membuktikan bahwa transformasi industri BUMN perkebunan mampu berjalan beriringan dengan komitmen menyejahterakan para pekerja dan warga lokal,” kata Dwija Pratama.
Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, BUMN, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat, ekosistem perkebunan nasional diharapkan semakin kuat, berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
